
SIARAN PERS
Nomor: PR – 05 /M.5.26/Dip.4/10/2026
SIDANG PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA
TONI AHMADI BIN YAHMIN PADA PERKARA DUGAAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGELOLAAN ASET
MILIK DESA JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015
- Bahwa pada Kamis, 22 Oktober 2026 Pukul 09.00 WIB s.d. 10.45 WIB telah dilaksanakan Sidang Pembacaan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Terdakwa TONI AHMADI BIN YAHMIN dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Aset Milik Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 yang bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) pada PN Surabaya, Jl. Raya Bandara Juanda No. 82–84, Walan, Sedati Agung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
- Bahwa dalam amar putusan nomor 85/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin pada pokoknya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Ahmadi bin Yahmin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dan Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat diangsur selama 5 (lima) bulan dan apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tersebut belum dilunasi, maka kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Pidana Denda yang tidak dibayarkan tersebut, apabila penyitaan dan pelelangan harta benda atau pendapatan Terpidana tersebut tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Pidana Denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan Pidana Penjara selama 50 (lima puluh) hari.
- Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa Toni Ahmadi Bin Yahmin untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 349.740.000,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp349.740.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di Rekening Virtual Account BNI Nomor 9899 4900 5950 2801 atas nama RPL 033 Kejari Ponorogo, dirampas untuk negara dan diperhitungkan seluruhnya sebagai pembayaran uang pengganti.
- Atas vonis Majelis Hakim tersebut, baik Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) maupun JPU Kejari Ponorogo menyatakan Pikir-Pikir (pikir-pikir) selama tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan KUHAP.
- Bahwa sebelumnya pada sidang agenda tuntutan, sesuai surat tuntuan No PDS – 02/PONOR/05/2026 tanggal 09 September 2026, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ponorogo menuntut Terdakwa TONI AHMADI BIN YAHMIN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 50 juta dengan uang pengganti sebesar Rp 349.740.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan mempertimbangkan Uang Tunai sejumlah Rp 349.740.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa TONI AHMADI Bin YAHMIN yang dititipkan di Rekening Virtual Account BNI Nomor 9899 4900 5950 2801 atas nama RPL 033 Kejari Ponorogo disetorkan ke rekening negara dan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti.
|
Ponorogo, 23 Oktober 2026 KEPALA SEKSI INTELIJEN
ttd
I KOMANG UGRA JAGIWIRATA, S.H., M.H. JAKSA MUDA 19870127 200912 1 001 |